Upacara 17 Agustus Ditiadakan di Teluk Bayur, Kecamatan Berdalih Efisiensi: “Kota Tua, Harus Menyiapkan Diri”

JURNALISBERAUNEWS~TELUK BAYUR — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Teluk Bayur tahun ini meninggalkan tanda tanya besar.

Jika tahun-tahun sebelumnya lapangan sepak bola lama menjadi salah satu pusat keramaian dan pelaksanaan upacara 17 Agustus, tahun ini kegiatan tersebut justru ditiadakan. ‎ ‎Keputusan itu bukan tanpa alasan.

Pihak Kecamatan Teluk Bayur mengakui bahwa keterbatasan anggaran, efisiensi, kesiapan lapangan, keterbatasan personel Paskibraka hingga sejumlah agenda Kabupaten Berau menjadi pertimbangan. ‎ ‎

Namun di tengah alasan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa persoalan anggaran baru terasa ketika momentum kemerdekaan tiba, sementara kegiatan serupa selama bertahun-tahun sebelumnya dapat dilaksanakan? ‎ ‎Apalagi lapangan sepak bola lama bukan sekadar fasilitas olahraga.

Bagi masyarakat Teluk Bayur, lokasi tersebut telah menjadi bagian dari ruang publik dan sejarah kawasan yang dikenal sebagai salah satu wilayah tua di Berau.

‎Kecamatan Akui: “Namanya Kota Tua, Harus Menyiapkan Diri” ‎ ‎Dalam konfirmasi kepada media, pihak Kecamatan Teluk Bayur menyampaikan bahwa kondisi kawasan tersebut ke depan memang perlu dibenahi. ‎ ‎«“Namanya kota tua, harus menyiapkan diri juga. Nanti akan dibenahi ke depan bersama teman-teman pariwisata.”» ‎ ‎Pernyataan tersebut justru membuka persoalan lain. ‎ ‎

Jika pemerintah menyadari Teluk Bayur merupakan kawasan tua yang memiliki nilai sejarah dan membutuhkan pembenahan, mengapa ruang yang selama ini menjadi titik berkumpul masyarakat justru tidak dimanfaatkan pada momentum sebesar HUT Kemerdekaan? ‎ ‎Bukankah peringatan 17 Agustus semestinya dapat menjadi salah satu cara menjaga kehidupan sosial dan identitas sebuah kawasan? ‎ ‎Stadion Ada, Tetapi Terkendala Paskibraka dan Anggaran ‎ ‎Pihak kecamatan menjelaskan, sebelumnya panitia berupaya meminjam stadion mini.

Namun stadion tersebut digunakan Paskibraka Kabupaten untuk pelatihan dan berbagai kegiatan persiapan. ‎ ‎Bahkan, menurut kecamatan, para anggota Paskibraka Kabupaten juga bermalam di stadion tersebut sehingga penggunaan lokasi dinilai tidak memungkinkan secara maksimal. ‎ ‎Masalah kemudian kembali pada anggaran. ‎ ‎

Kecamatan menyebut jika pelaksanaan upacara dipaksakan dengan jumlah Paskibraka yang terbatas, hasilnya tidak akan maksimal. Sementara jika menggunakan sekitar 19 personel seperti konsep upacara yang lebih lengkap, kebutuhan anggarannya menjadi jauh lebih besar. ‎ ‎Begitu pula dengan jumlah peserta. ‎ ‎

Biasanya peserta upacara dapat mencapai sekitar 1.000 orang. Tahun ini, apabila tetap dilaksanakan, jumlah peserta harus dibatasi sekitar 500 orang karena konsekuensi kebutuhan konsumsi. ‎ ‎

Kecamatan juga mengaku tidak ingin terlalu banyak meminta sumbangan kepada perusahaan maupun masyarakat karena khawatir menimbulkan persepsi pungutan liar atau seolah-olah perusahaan dimanfaatkan oleh aparat. ‎ ‎Alasan-alasan tersebut memang patut dicatat. ‎ ‎

Namun pertanyaan publik juga tidak boleh dikesampingkan. ‎ ‎Kalau persoalan utamanya anggaran, bukankah perencanaan kegiatan 17 Agustus seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari? ‎ ‎Bukan Tidak Bisa, Tetapi Tidak Mau Memaksakan Diri ‎ ‎Kecamatan Teluk Bayur secara terbuka menyatakan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan. ‎ ‎

Menurut pihak kecamatan, mereka tidak ingin memaksakan pelaksanaan upacara jika kondisi panitia, lapangan dan anggaran belum siap. Mereka juga tidak ingin kegiatan besar justru meninggalkan beban berupa utang-piutang bagi pihak kecamatan. ‎ ‎Pihak kecamatan juga mengakui bahwa keputusan tersebut pasti menimbulkan pro dan kontra.

‎Dan memang demikian adanya. ‎ ‎Sebab bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan semata-mata soal ada atau tidaknya upacara. ‎ ‎Persoalannya adalah hilangnya sebuah momentum kebersamaan yang selama bertahun-tahun bisa dilaksanakan. ‎

‎Pawai Tetap Ada, Tetapi Kecamatan Mengaku Nol Rupiah ‎ ‎Kecamatan juga menjelaskan bahwa kegiatan pawai tetap dilaksanakan, namun bukan menggunakan anggaran kecamatan. ‎ ‎Pawai tersebut dilaksanakan oleh Karang Taruna dan kalangan pemuda. ‎ ‎Pihak kecamatan menyebut anggaran untuk kegiatan pawai dari kecamatan adalah nol rupiah. ‎ ‎

Pada saat bersamaan, kecamatan masih harus mempersiapkan sejumlah agenda lain yang berkaitan dengan kegiatan Kabupaten Berau, termasuk agenda Manunggal Tuntung, Pawai Budaya dan Pro Expo. ‎ ‎Keterbatasan anggaran membuat kecamatan harus memilih dan mengatur prioritas. ‎

Namun sekali lagi, kondisi ini justru menimbulkan pertanyaan: ‎ ‎Apakah perencanaan kegiatan kemerdekaan di tingkat kecamatan memang tidak mendapatkan ruang anggaran yang memadai sejak awal? ‎ ‎

Sebab efisiensi bukan berarti masyarakat harus kehilangan ruang kebersamaan. ‎ ‎

Kecamatan Pilih Tidak Memaksakan Diri ‎ ‎Pihak Kecamatan Teluk Bayur mengatakan keputusan untuk tidak menggelar upacara 17 Agustus di tingkat kecamatan telah dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Polres. ‎

‎Kecamatan juga menegaskan bahwa bukan berarti mereka tidak mengikuti upacara. Pemerintah kecamatan tetap mengikuti undangan Bupati di tingkat kabupaten. ‎ ‎Selain itu, Kapolsek Teluk Bayur disebut mendapatkan undangan untuk menjadi inspektur upacara di Kampung Labuhan Jaya dan Makmur. ‎ ‎Artinya, upacara tetap berlangsung di tempat lain. ‎ ‎

Tetapi bagi masyarakat Teluk Bayur, pertanyaan yang tersisa tetap sama: ‎ ‎Mengapa tidak ada upacara yang menjadi ruang kebersamaan masyarakat Teluk Bayur sendiri? ‎ ‎Jangan Jadikan Efisiensi Alasan untuk Menghilangkan Tradisi ‎ ‎Efisiensi anggaran memang penting.

Pemerintah juga tidak boleh menjalankan kegiatan tanpa perhitungan dan kemudian meninggalkan utang. ‎ ‎Namun efisiensi seharusnya tidak identik dengan menghilangkan kegiatan publik. ‎

‎Apalagi 17 Agustus hanya datang satu kali dalam setahun. ‎ ‎Jika anggaran memang terbatas, pemerintah dapat menyusun konsep yang lebih sederhana, menggandeng masyarakat, pemuda, organisasi, dunia usaha dan pihak terkait secara transparan serta tetap memastikan kegiatan berjalan tanpa membebani kecamatan. ‎ ‎Yang dibutuhkan masyarakat tidak harus pesta besar. ‎ ‎

Masyarakat hanya membutuhkan ruang untuk berkumpul, mengibarkan Merah Putih dan merasakan bahwa kemerdekaan masih dirayakan bersama. ‎ ‎Lapangan Lama Jangan Hanya Jadi Kenangan ‎ ‎Jika pemerintah Kecamatan Teluk Bayur benar-benar melihat kawasan tersebut sebagai “kota tua” yang harus disiapkan dan dibenahi bersama sektor pariwisata, maka pembenahan tidak boleh berhenti pada pernyataan. ‎

‎Lapangan sepak bola lama harus memiliki kejelasan masa depan. ‎ ‎Apakah akan direvitalisasi? Dipertahankan sebagai ruang publik? Dikembangkan sebagai bagian dari kawasan sejarah Teluk Bayur? Atau justru dibiarkan semakin kehilangan fungsi? ‎ ‎Pemerintah perlu menjawabnya. ‎ ‎

Sebab jangan sampai ketika ada kegiatan masyarakat, lapangan dianggap tidak siap. Ketika ada momentum kemerdekaan, kegiatan dipindahkan. Lalu ketika masyarakat bertanya, jawabannya kembali pada keterbatasan anggaran. ‎ ‎

Kalau memang Teluk Bayur adalah kawasan kota tua yang memiliki nilai sejarah, maka pemerintah juga harus serius menjaga ruang publik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. ‎ ‎

Media ini telah meminta dan menerima konfirmasi dari pihak Kecamatan Teluk Bayur. Seluruh penjelasan mengenai keterbatasan anggaran, efisiensi, Paskibraka, penggunaan stadion, pawai, hingga agenda Kabupaten Berau disampaikan sebagai bagian dari hak jawab pemerintah kecamatan. ‎ ‎

Kini bola ada di tangan pemerintah. ‎ ‎Bukan sekadar menjelaskan mengapa upacara tahun ini ditiadakan, tetapi memastikan tahun depan masyarakat Teluk Bayur tidak kembali bertanya: mengapa kemeriahan 17 Agustus yang dulu ada, kini semakin hilang?